Pontianak, (07/5). Ditekankan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengenai pentingnya sinkronisasi data pembangunan antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan infrastruktur Kalimantan Barat (Kalbar) tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikannya, saat pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Cipta Karya, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP3KP) di Pontianak, Kalbar, Kamis (7/5/2026).

Syarief menaruh perhatian khusus pada sektor irigasi dan mitigasi banjir, terutama Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3AI)dan penguatan tebing di Kubu Raya. Ia meminta agar efisiensi anggaran negara tidak mengurangi kualitas pengerjaan di lapangan.

“Saya minta kegiatan P3AI irigasi dikontrol ketat. Tolong diawasi pelaksanaan dan pengerjaannya agar hasilnya maksimal,” tegas Syarief.

Selain pengairan, Syarief mendorong percepatan program Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) yang dinilai relevan dengan geografis Kalbar.

Ia juga berkomitmen mengawal usulan tambahan anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026 serta pembangunan sejumlah jembatan gantung di Mempawah, Landak, hingga Kubu Raya.

Syarief memastikan di sektor perumahan, 2.477 unit bantuan bedah rumah (BSPS) hasil aspirasinya telah terverifikasi. Ditegaskan olehnya, bahwa seluruh koordinasi ini menjadi basis data penting, untuk penyusunan anggaran tahun 2027 mendatang.

“Tujuannya agar pembangunan ke depan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat Kalbar,” pungkasnya. (JHL.7)